Lantik 62 Kades, Bupati Saipul Berharap Bekerja Sesuai Peraturan Perundang-undangan

TINELO.ID, POHUWATO – Sebanyak 62 kades terpilih hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 10 Agustus 2022 resmi menjadi kades definitif setelah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga di gedung panua kantor bupati, Senin, (05/09/2022).

Mengawali sambutan, Bupati Saipul mengucapkan selamat kepada seluruh kepala desa yang baru saja dilantik dengan harapan dapat membawa wajah dan pemikiran yang aktual dalam mengisi pembangunan di wilayah kabupaten pohuwato serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setingi-tinginya kepada kepala desa yang telah menjabat dan telah menyelesaikan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Semoga segala dedikasi dan pengabdiannya menjadi sebuah legacy atau warisan bagi generasi berikutnya serta menjadi ladang ibadah dan pahala”,ungkap Bupati Saipul.

Dalam kesempatan itu Bupati Saipul meminta kepada para kepala desa agar transparan dan profesional dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Bekerjalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sejalan dengan banyaknya pendanaan yang masuk ke desa, trend pengawasan pun akan semakin ketat, khususnya pengawasan dari masyarakat.

“Akhir-akhir ini kami banyak menerima pengaduan dan aspirasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Meskipun hal ini masih bersifat dugaan namun menjadi indikator bagi kita untuk meningkatkan kinerja pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran desa secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan,”terang Saipul.

Terakhir, Bupati Saipul Mbuinga menginstruksikan kepada OPD teknis yang menangani urusan desa, para camat serta OPD yang membidangi urusan pengawasan agar secara terpadu lebih meningkatkan pengawasan di lapangan. Deteksi secara dini potensi penyalahgunaan dan cegah sebelum terjadi.

“Karena kekeliruan pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata karena adanya niat menyalahgunakan, tetapi ada pula karena ketidaktahuan terhadap mekanisme aturan dan perundang-undangan yang secara dinamis berubah. Untuk itu agar fungsi koordinasi dan komunikasi kiranya dapat dijalankan demi jalannya roda pemerintahan yang baik di desa,”pungkasnya.

Pos terkait