TINELO.ID, GORONTALO — Pelaksanaan Lomba Patroli Keamanan Sekolah (PKS) tingkat Polda Gorontalo yang dihelat pada 19 September 2026 di Citimall Gorontalo kembali menyisakan polemik. Sorotan tajam kali ini bukan sekadar menyoal siapa yang keluar sebagai juara, melainkan integritas dan transparansi sistem penilaian yang dipersoalkan oleh para peserta serta pendamping.
Mulai dari format penilaian, komponen, bobot nilai, hingga mekanisme penghitungan akhir dilaporkan tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal. Ironisnya, ketika hal tersebut dipertanyakan, jawaban yang diterima justru berkesan normatif: format penilaian diklaim akan dibicarakan lebih dulu dan disusul lewat pesan WhatsApp.
Pertanyaannya mendasarasinya: mengapa dasar penilaian yang objektif baru hendak diberikan setelah peserta melayangkan protes?
Proses rekapitulasi yang memakan durasi panjang, ditambah absennya dewan juri saat pengumuman pemenang, kian mempertebal tanda tanya publik. Kondisi ini memang tidak serta-merta membuktikan adanya kecurangan. Namun, minimnya keterbukaan informasi terbukti merusak kepercayaan peserta terhadap proses yang seharusnya independen dan akuntabel.
Selama ini, Polri gencar mengusung dan menginternalisasikan konsep PRESISI—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Lantas, apakah prinsip transparansi dan keadilan tersebut hanya berhenti sebagai jargon pelengkap pelayanan kepolisian, ataukah wajib dicerminkan pula dalam setiap ajang pembinaan yang diselenggarakan oleh jajaran Polri?
Penting dicatat, PKS bukanlah sekadar perlombaan seremonial. Kegiatan ini memuat misi mulia pembinaan disiplin, tanggung jawab, serta sportivitas generasi muda. Para siswa telah berlatih selama berminggu-minggu dengan keringat dan tekad kuat. Mereka dididik untuk mematuhi aturan, menghormati keputusan, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas.
Namun, ketika kerangka aturan penilaian itu sendiri gelap dan sulit dipahami, teladan apa yang sedang ditunjukkan kepada mereka?
Kekecewaan mendalam turut dirasakan langsung di lapangan. Marselo, selaku pendamping kontingen dari Kabupaten Pohuwato, secara tegas menyayangkan buruknya transparansi yang diperlihatkan oleh pihak penyelenggara.
“Kami sangat menyayangkan proses penilaian yang terkesan tertutup dan tidak transparan ini. Anak-anak kami sudah berlatih dengan penuh semangat dan disiplin tinggi selama berminggu-minggu di Pohuwato. Namun, ketika dasar penilaian dan rekapitulasi akhir tidak jelas serta juri tidak hadir saat pengumuman, ini mencederai semangat sportivitas yang selalu diajarkan kepada para pelajar kita,” ungkap Marselo.
Sejumlah pihak mencatat bahwa persoalan serupa sempat mencuat pada gelaran tahun 2025. Penurunan kualitas tata kelola lomba PKS yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Gorontalo dari tahun ke tahun kian dirasakan, bahkan diwarnai riak-riak kericuhan dalam dua tahun terakhir.
Jika masalah klasik yang sama terus berulang, evaluasi total bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mendesak.
Sebuah pertanyaan keras layak diajukan: jika agenda tahunan ini konsisten melahirkan polemik, apakah format pelaksanaannya masih layak dipertahankan tanpa pembenahan radikal?
Sudah saatnya penyelenggara berhenti melimpahkan beban kepada peserta untuk sekadar “menerima keadaan”. Pihak panitia wajib berbenah terlebih dahulu, sebab sportivitas adalah jalan dua arah—bukan hanya kewajiban peserta, tetapi juga keharusan moral penyelenggara.
Kepada Dirlantas Polda Gorontalo, persoalan ini tidak boleh sekadar selesai dengan ditetapkannya daftar juara. Yang jauh lebih esensial adalah bagaimana sebuah kegiatan yang mengatasnamakan institusi penegak hukum mampu mempertanggungjawabkan setiap tahapan prosesnya secara transparan.
Jika transparansi adalah jantung dari semangat PRESISI, maka ia harus mewujud nyata:
* Ketika aturan dan juknis ditetapkan,
* Ketika para pelajar berdarah-darah bertanding di lapangan,
* Ketika dewan juri memberikan skor penilaian, hingga
* Ketika piala kemenangan akhirnya diumumkan.
Jangan sampai anak-anak kita dididik untuk menghormati aturan, sementara mereka justru pulang membawa kekecewaan dan tanda tanya besar tentang bagaimana aturan itu dipermainkan di balik layar.
Masyarakat tidak menuntut keistimewaan. Peserta tidak meminta kemenangan cuma-cuma. Mereka hanya menuntut hal yang mendasar: pertandingan yang jujur prosesnya, jelas aturannya, dan terbuka pertanggungjawabannya.
Apabila seluruh tahapan telah dijalankan dengan benar, buka dan jelaskan kepada publik. Sebaliknya, jika ada celah kekurangan, akui secara kesatria dan evaluasi. Mempertahankan rutinitas tanpa memperbaiki substansi hanya akan mengikis kepercayaan yang selama ini susah payah dibangun di hati para pelajar.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukanlah sekadar piala bergilir, melainkan kepercayaan generasi muda terhadap institusi yang seharusnya menjadi teladan utama keadilan dan kedisiplinan.
