Wabup Iwan Adam Buka Rakor Bersama Perusahaan terkait Pelaporan Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

TINELO, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perusahaan terkait Pelaporan Lowongan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sunrise Hotel Marisa tersebut diikuti para pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Kepala Dinas Nakertrans, Mohamad Huntoyungo,

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan Adam, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Nakertrans Pohuwato yang telah menginisiasi kegiatan tersebut, serta kepada seluruh pimpinan perusahaan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi.

Menurutnya, keberadaan perusahaan dan investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai investasi maupun peningkatan aktivitas produksi, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan perusahaan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Salah satu manfaat yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah terbukanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal Kabupaten Pohuwato,”jelasnya.

Ia berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Pohuwato memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan perusahaan.

“Jangan sampai perusahaan berkembang di daerah kita, kegiatan usaha semakin besar, tetapi masyarakat lokal justru hanya menjadi penonton dan tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk bekerja,”tegas Iwan Adam.

Selain penyerapan tenaga kerja lokal, Wakil Bupati juga mengingatkan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mencakup tertib administrasi penggunaan TKA, pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), kesesuaian jabatan dan lokasi kerja, serta pemenuhan kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Iwan Adam turut menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena pada waktu bersamaan sedang mengikuti agenda lain yang tidak kalah penting. Karena itu, Bupati memberikan mandat kepada Wakil Bupati untuk mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kadis Nakertrans Pohuwato, Mohamad Huntoyungo, mengatakan bahwa rakor tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan pihak perusahaan guna menyamakan persepsi mengenai berbagai kewajiban perusahaan di bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama adalah penyampaian informasi lowongan kerja, termasuk informasi penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan.

“Inti dari kegiatan ini adalah mempertemukan kita untuk menyatukan persepsi terkait kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap pemerintah daerah. Banyak hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya informasi lowongan kerja dan penerimaan tenaga kerja, sehingga ke depan kita bisa memiliki pemahaman yang sama,”ungkap Mohamad.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Nakertrans dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, memperkuat koordinasi dengan dunia usaha, serta mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Mantan Camat Marisa itu menjelaskan, mulai Tahun 2027, semua lowongan kerja harus terdaftar di Dinas Nakertrans Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan dikenai sanksi administratif berjenjang sesuai Pasal 52 Ayat 1 Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Mina Bouty, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban pelaporan lowongan kerja kepada pemerintah melalui instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong perusahaan agar melaksanakan proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja dengan memperhatikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal Kabupaten Pohuwato.

Mina mengungkapkan, berdasarkan amanat Peraturan Daerah, komposisi tenaga kerja yang diharapkan adalah 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja nonlokal. Untuk perusahaan di luar sektor pertambangan, penyerapan tenaga kerja lokal secara umum telah mencapai bahkan melampaui angka 70 persen.

“Untuk perusahaan pertambangan, secara keseluruhan komposisi tenaga kerja lokal masih berada pada angka 34 persen, sementara tenaga kerja nonlokal mencapai 66 persen. Persentase tenaga kerja lokal ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan,”jelas Mina.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rakor tersebut juga bertujuan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam memperluas kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran di daerah. Termasuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban administrasi penggunaan tenaga kerja asing, pengesahan RPTKA, serta ketentuan pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaporan lowongan kerja, pelaksanaan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja lokal, serta tertib administrasi penggunaan tenaga kerja asing dan pemenuhan kewajiban retribusinya,”ujar Mina.

Ia juga berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga keberadaan investasi dan aktivitas usaha di Kabupaten Pohuwato benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Pada akhir kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara perusahaan dan pemerintah terkait beberapa hal yang telah dibahas pada pertemuan tersebut. Penandatanganan dilakukan Kadis Nakertran Pohuwato, Mohamad Huntoyungo bersama pihak perusahaan diwakili oleh Pani Gold Mine dan SYNOHIDRO, dan disaksikan Sekretaris Daerah, Iskandar Datau.

Pada kesempatan itu, Sekda Iskandar Datau, turut menyampaikan penguatan terkait wajib lapor lowongan kerja jangan hanya beredar di internal perusahaan atau melalui jaringan tertentu, pemerintah daerah perlu mendapatkan informasi tersebut agar masyarakat Kabupaten Pohuwato mempunyai akses terhadap kesempatan kerja yang tersedia.

Terkait optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal, ia mengingatkan jangan sampai perusahaan berkembang di Kabupaten Pohuwato tetapi masyarakat lokal tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk bekerja dan berkembang bersama perusahaan tersebut.

Lokasi kerja menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kewenangan penerimaan kompensasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kesesuaian lokasi kerja dalam dokumen RPTKA.

Pos terkait