TINELO.ID, POHUWATO – Titik terang pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato yang terbakar akibat aksi massa pada 21 September 2023 akhirnya menemui babak baru.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan mengalokasikan anggaran sekitar Rp43 miliar melalui DIPA kementerian untuk membangun kembali pusat pemerintahan Bumi Panua tersebut pada tahun ini.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, mengungkapkan bahwa perjuangan mengamankan anggaran ini merupakan proses panjang yang penuh tantangan.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Pohuwato sebelumnya telah mengetuk pintu berbagai instansi, mulai dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian BUMN, hingga BNPB. Namun, langkah tersebut sempat terganjal persoalan nomenklatur pembiayaan.
“Setelah melalui rangkaian konsultasi dan presentasi di Kementerian PU, proposal kami akhirnya disetujui. Syaratnya, daerah harus menyediakan dokumen Detail Engineering Design (DED) secara mandiri,” ungkap Bupati melalui keterangan resminya.
Kendala sempat muncul ketika biaya penyusunan DED mencapai angka Rp2,5 miliar, sebuah nilai yang sulit dipenuhi APBD saat itu. Menanggapi situasi tersebut, Pemkab Pohuwato menempuh jalur strategis dengan mengajukan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT PETS.
Hasilnya, disepakati bantuan sebesar Rp2 miliar yang dijadikan nilai kontrak penyusunan DED. Guna menjamin transparansi, pemerintah daerah membentuk panitia CSR karena saat itu belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur spesifik terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa skema pembayaran kepada konsultan dilakukan secara bertahap dan non-tunai.
“Pembayaran tahap pertama dilakukan pada 2024 sebesar Rp1 miliar saat progres DED mencapai 50 persen. Sisanya, Rp1 miliar lagi, dibayarkan pada 2025 setelah dokumen rampung 100 persen,” jelas Risdiyanto, Minggu (15/3/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses transaksi ini telah melewati proses pemeriksaan ketat. “Hal ini juga telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada laporan keuangan tahun 2025,” tambahnya.
Saat ini, proyek pembangunan kantor Bupati tersebut telah memasuki tahap pengadaan barang dan jasa di BP2JK Provinsi Gorontalo. Sesuai jadwal kerja yang telah disusun, kontrak pelaksanaan fisik pembangunan ditargetkan mulai diteken pada April 2026 mendatang.
Dengan demikian, pelayanan publik di kantor bupati yang representatif diharapkan dapat segera kembali normal.
