TINELO.ID, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar pertemuan untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Pohuwato. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Pohuwato, Rabu (04/11/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dan dihadiri Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Mahyudin Ahmad, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Ibrahim Kiraman, Kepala Kesbangpol, Saharudin Saleh, Kepala Dinas PM-PTSP, Yunus Miohamad, serta para manajer dan pengawas SPBU Marisa, Paguat, Randangan, dan Popayato.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah bersama pihak pengelola empat SPBU membahas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, terutama kelangkaan BBM, antrean panjang di SPBU, serta ketersediaan stok BBM di wilayah Pohuwato.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah berkurangnya kuota BBM yang disalurkan Pertamina kepada seluruh SPBU di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan laporan yang disampaikan, kuota BBM tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan kuota tahun 2025. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap ketersediaan stok BBM di sejumlah SPBU.
Selain membahas persoalan kuota dan distribusi, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar menjalankan penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menerapkan sistem barcode dan melakukan pencocokan dengan STNK kendaraan.
Pemerintah daerah juga berencana membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi penjualan BBM, khususnya di tingkat POM Mini dan penjual eceran.
“Satgas akan dibentuk untuk mengimbau seluruh pemilik POM Mini agar tidak menjual BBM atau menaikkan harga sesuka hati, apalagi dengan harga yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan masyarakat resah, khususnya masyarakat yang membeli BBM di POM Mini,”jelas Wabup Iwan Adam.
Menurutnya, saat ini sejumlah POM Mini dan depot penjualan BBM eceran tidak hanya menjual Pertalite dan Solar, tetapi juga Pertamax dengan harga yang dinilai sudah melambung tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi semakin membebani masyarakat.
Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah daerah bersama tim terkait akan turun langsung ke lapangan guna melakukan penertiban dan pengawasan terhadap POM Mini maupun penjual BBM eceran.
Langkah awal yang akan dilakukan, kata Iwan, adalah memberikan imbauan melalui surat edaran kepada masing-masing pemilik POM Mini agar tidak menetapkan harga BBM secara sepihak. Setelah penyampaian imbauan tersebut, pemerintah daerah akan menindaklanjutinya dengan pengawasan langsung di lapangan.
Wabup Iwan Adam menambahkan, pertemuan tersebut adalah perintah langsung oleh Bupati Pohuwato. Namun, karena pada waktu bersamaan Bupati sedang mengikuti agenda penting lainnya, dirinya diminta untuk memimpin pertemuan tersebut.
Ia berharap melalui pertemuan bersama seluruh pihak terkait, berbagai persoalan distribusi dan ketersediaan BBM di Kabupaten Pohuwato dapat segera dicarikan solusi terbaik, sehingga antrean panjang dapat diatasi dan kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi.
