TINELO.ID, JAKARTA – Pada Selasa, 10 November 2026, publik mendengar dua pernyataan yang memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai langkah hukum Gibran.
Gibran: saya akan lawan di PTUN, membawa dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK.
Yusril Ihza Mahendra: putusan MK dan MA sudah final dan mengikat. Menurutnya, upaya Gibran untuk membuktikan kembali substansi perkara yang sama melalui PTUN tidak lagi memiliki dasar yang berguna.
Yusril bahkan menjelaskan bahwa Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA, sehingga tidak bisa mengajukan upaya hukum sebagai pihak dalam perkara tersebut.
Ini bukan lagi sekadar perdebatan di media sosial. Dua pernyataan dari pejabat negara ini justru memunculkan pertanyaan mendasar.
SEBENARNYA, JALUR HUKUM APA YANG MASIH TERBUKA?
Ada beberapa hal yang perlu dipisahkan wak.
1. PUTUSAN FINAL BUKAN BERARTI SEMUA PERKARA LAIN OTOMATIS TERTUTUP
Putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MA dalam perkara administrasi juga memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, finalitas sebuah putusan harus dibaca berdasarkan objek sengketa, pihak yang terikat, dan amar putusannya.
Tidak boleh sembarangan menyimpulkan bahwa setiap gugatan lain otomatis tidak dapat diperiksa. Pengadilan harus menilai apakah objek dan dasar sengketanya memang sama atau berbeda.
2. YUSRIL MEMBERIKAN PERINGATAN HUKUM YANG SERIUS
Pernyataan Yusril penting karena ia menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek perkara telah diputus tidak sah oleh MA.
Jika dokumen tersebut sudah dibatalkan dan putusan dilaksanakan, apa lagi yang hendak dibuktikan melalui perkara PTUN yang objeknya sama?
Ini pertanyaan yang harus dijawab secara hukum, bukan dengan sekadar mengulang kalimat akan terus berjuang.
3. RENCANA PK JUGA HARUS JELAS SIAPA YANG BERHAK MENGAJUKAN
Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK.
Tetapi PK bukan jalan yang bisa ditempuh siapa saja. Harus ada pihak yang memiliki kedudukan hukum dan memenuhi persyaratan dalam hukum acara.
Yusril berpendapat Gibran bukan pihak dalam perkara MA tersebut sehingga tidak memiliki posisi untuk mengajukan PK atas putusan itu.
Artinya, rencana tersebut perlu dijelaskan lebih rinci: siapa pemohonnya, apa dasar kedudukannya, dan apa alasan PK yang akan digunakan?
4. PRABOWO JUGA HARUS MENJELASKAN POSISI PEMERINTAH
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Namun, setelah itu Gibran menyampaikan bahwa Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap berjuang melalui jalur hukum.
Kini Yusril menyampaikan pandangan berbeda mengenai kemungkinan jalur tersebut.
Publik tentu berhak bertanya: apakah pemerintah memiliki satu penjelasan hukum yang konsisten mengenai tindak lanjut putusan MA dan MK?
Ini bukan persoalan siapa yang harus memenangkan perdebatan. Ini persoalan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
5. DPR TIDAK BOLEH MENGGANTIKAN PROSES HUKUM, TETAPI JUGA TIDAK BOLEH MENGABAIKAN FUNGSI KONSTITUSIONALNYA
Jika DPR ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, seluruh tahapan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 harus dipenuhi.
Tidak cukup hanya menyatakan seseorang harus mundur. Harus ada dasar konstitusional, pembuktian, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR sesuai prosedur.
Namun, jika persoalan pemenuhan syarat Wakil Presiden memang perlu diuji, parlemen harus menjelaskan apakah terdapat dasar hukum untuk melanjutkannya.
Jangan smpai persoalan ini berakhir sebagai transaksi politik antarfaksi.
KESIMPULANNYA:
Gibran menyatakan akan tetp berjuang di PTUN. Yusril menyatakn putusn MK dan MA sudah final serta menilai jalur tersebut tdak lagi berguna untuk memperdebatkan substansi perkara yang sama
