TINELO.ID, GORONTALO – Anggota Dewan Pengupahan Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Gorontalo Siap mengikuti pembahasan Upah minimum Provinsi (UMP) tahun 2023.
Menurut albert Pede yang juga salah satu Anggota Dewan Pengupahan dan Ketua APINDO Kota Gorontalo, menyatakan bahwa Banyak hal yang menjadi konsentrasi Apindo dalam Penetapa UMP 2023 di Provinsi Gorontalo.
Disamping, itu menurut Albert bahwa masalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme pencapaian angka UMP, apindo juga melihat, Inflasi Provinsi Gorontalo, disamping itu apindo juga akan meilhat sejauh mana Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo.
“Terutama yang saat ini dengan yang akan datang tahun 2023, dan yang menjadi kosentrasi dan prioritas pertimbangan apindo adalah Produktifitas Kerja, Daya Beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,”ungkap Albert.
Apindo Gorontalo berpendapat sebaiknya UMP tahun 2023 belum naik, mengingat pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi yang cukup tinggi dan produktifitas yang masih kurang baik, data yang dirilis oleh kementrian ketenagakerjaan tanggal 11 November 2022 angka Rata rata pengeluaran perkapita sebulan Provinsi Gorontalo adalah Rp.1.142.997, sementara ump kita saat ini tahun 2022, Rp.2.800.580. artinya masih ada dana tersisa sejumlah Rp.1.657.585. yang dapat digunakan oleh setiap orang.
Rata-rata. Anggota rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang bekerja, di Provinsi Gorontalo, 1.43. Masih kecil penyerapannya. Dan jika ump naik, maka penyerapan tenega kerja akan melambat dan hal ini akan memungkinkan akan meningkatnya pengangguran, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya 4.36, dibandingkan Sulawesi tengah mencapai 13.36 dan Sulawesi utara 4.95.
Inflasi Provinsi Gorontalo mencapai 5.65, dan daya beli kita di Provinsi Gorontalo data tahun 2021 hanya mencapai 0.991. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan bagian dari yang akan menjadi pembahasan Apindo di Dewan Pengupahan nanti.
